Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 263 Download : 208

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

This study aims to gain an understanding of the SKPD budget planner in the local goverment of Probolinggo Municipality towards the concept of gender responsive budget policies. Transcendental phenomenology is used as research method. Results of the study revealed that the budget planners understand the concept of gender responsive budget policy as the budget for improving the quality of public services for women and as the budget to break the chains of poverty through women empowerment. This understanding is gained from the process of socialization and training organized by the local government. It can be said that the understanding of the budget planner remains at a technical level. Furthermore, the reality of policy implementation of gender responsive budgeting in Probolinggo city in this first year was obtained which demonstrated several things, including the confusion in understanding the ARG policy because of the absence of applicable local regulation, a lack of gender analysis capability, and the resistance of society on the gender concept. On the other hand, the budget planners assumes the ARG policy is not important to be implemented is related to the essence of the policy which is considered the same as budget policy that currently exists.


Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman Penyusun Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo mengenai konsep kebijakan Anggaran Responsif Gender (ARG). Fenomenologi transendental digunakan sebagai metode penelitian. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa para penyusun anggaran memahami konsep kebijakan ARG sebagai anggaran untuk peningkatan kualitas pelayanan publik bagi kaum perempuan dan sebagai anggaran untuk memutus rantai kemiskinan dengan pemberdayaan kaum perempuan. Pemahaman ini diperoleh dari proses sosialisasi dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan pemahaman penyusun anggaran ini masih pada level teknis. Selain itu diperoleh realitas implementasi kebijakan ARG di Kota Probolinggo pada tahun pertama ini yang menunjukkan beberapa hal, diantaranya kebingungan dalam pemahaman kebijakan ARG karena ketiadaan peraturan daerah, kemampuan analisa gender yang masih kurang dan resistensi masyarakat akan konsep gender. Di lain pihak, penyusun anggaran menganggap kebijakan ARG belum penting untuk diimplementasikan terkait dengan esensi kebijakan yang dianggap sama dengan kebijakan anggaran yang ada saat ini.

Keywords

Persepsi Penyusun Anggaran Anggaran Responsif Gender

Article Details

License

Copyright (c) 2023 Galuh Retno Widowati, Unti Ludigdo, Ari Kamayanti

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

  1. Auste, S., Costa, Monica., Sharp, Rhonda & Elson,Diane. (2013). Expenditure Incidence Analysis:Gender-Responsive Budgeting Tool for Educa-tional Expenditure in Timor Leste? FeministEconomics, 19(4), 1-24.
  2. Budlender, D. (2000). ”The Political Economy ofWomen’s Budgets in the South Africa”.Journal World Development, 28(7), 1365-1378.Darwanis. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gen-der sebagai Percepatan Pencapaian TargerMDFs. Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 6(3), 341-511.
  3. Darlis, E. (2002). Analisis Pengaruh KomitmenOrganisasional dan Ketidakpastian Lingkungan terhadap Hubungan antara Partisipasi Anggaran dengan Senjangan Anggaran. Jurnal RisetAkuntansi Indonesia, 5 (1), 85 – 100.
  4. Djamhuri, A. (2011). Ilmu Pengetahuan Sosial DanBerbagai Paradigma Dalam Kajian Akuntansi.Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 15(4), 1–26.
  5. Edralin, D. M. (2011). Gender-Responsive Budgetingand Its Impact on the Status of Women and Menin Pasay City. De La Salle University Manila:Business & Economics Review, 21(1), 29-60.Fatimah, D. (2006). Mengapa Perlu AnggaranResponsif Gender? Jurnal Perempuan, 46, 16-35.
  6. Gainau, P.C & U.S Sucahyo. (2014). PrediktorKinerja Penyusun Anggaran Responsif GenderKajian: Teori Kelembagaan. ProseedingSimposium Nasional Akuntansi Ke-17.Universitas Mataram. 24-27 September 2014.
  7. Gratton, K. (2011). Pendapat Perempuan TentangPerempuan Dalam Dunia Pada Era Reformasidan Masa Depan di Kota Malang. AustralianConsortium For In Country Indonesian Studies.Universitas Muhammadiyah, Malang.
  8. Ikhsan, R.M. (2012). Implementasi AnggaranResponsif Gender (Studi Kasus Pada BPPMYogyakarta). Tesis. Universitas Gajah Mada.
  9. Jubeto, Y. (2014). Learning from the Experience ofthe Basque Country on Gender Budgeting:From Well-Being Theory to InstitutionalPractice. Proceeding International Conferenceat the Vienna University of Economics andBusiness, Gender Responsive Budgeting:Theory and Practice in Perspective. 6-8November 2014.
  10. Kementerian Dalam Negeri. (2008). Peraturan MenteriDalam Negeri No. 15 Tahun 2008. PedomanPelaksanaan Anggaran Responsif GenderPemerintah Daerah.
  11. Klatzer, E. (2008). The Integration of Gender Budge-ting in Performance-Based Budgeting. Procee-ding Conference of Public Budgeting Respon-sible to Gender Equality. Bilbao. 9-10 Juni 2008.
  12. Koeswarno, E. (2009). Fenomenologi: MetodologiPenelitian Komunikasi. Bandung: Widya Padja-jaran.
  13. Lestari, P., & Dewi, M. A. (2010). Model Komunikasidalam Sosialisasi Gender dan Anggaran Res-ponsif Gender di Provinsi Daerah IstimewaYogyakarta. Jurnal Ilmu Komunikasi, 8 (2),191-203.
  14. Mastuti, S., & Rinusu. (2007). Anggaran ResponsifGender: Konsep dan Aplikasi. Jakarta: CivicEducation and Budget TransparencyAdvocation (CIBa).
  15. Misiak, H., & Sexton, V. S. (2005). PsikologiFenomenologi, Eksistensial dan Humanistik. E.Koswara (Penerjemah). (R. Herlina, Ed.).Bandung: PT Refika Aditama.
  16. Nurhaeni, I.D.A., Habsari, S. K. & Listyasari, S.I.(2011). Efektivitas Implementasi AnggaranResponsif Gender. Jurnal Ilmu AdministrasiNegara, 11(1), 74 – 86
  17. .Qureshi, S., Safdar A., Safdar R., & Zakar R. (2013).Gender Responsif Budgeting in Pakista: Scopeand Challenges. Journal RSP. 50(1) 1-26.
  18. Rinusu. (2006). Gender Budget Analysis: UpayaUntuk Mewujudkan Keadilan Gender. JurnalPerempuan, 46, 36-61.
  19. Rivaie, W & Asriati, N. (2012). Development of LocalMDGs & ARG Models on Poor Woman. Bisnisdan Demokrasi Jurnal. 19(2), 140-148.
  20. Rostanty, M. (2006). Mengupayakan Anggaran Res-ponsif Gender. Jakarta: PATTIRO.
  21. Sharp, R & Dev, S. V. (2006). Integrating Gender intoPublic Expenditure: Lessons from the Republicof Marshall Islands. Pasific Studies, 29 (3), 83-105.
  22. Susanti, E. (2010). Penerapan Performance Budgetingdi Indonesia. Jurnal Administrasi Negara, 1(2),264-277.
  23. Susiana, S. (2015). Penerapan Konsep Perencanaandan Anggaran Responsif Gender (PPRG) dalamPembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papuadan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta).Jurnal Aspirasi, 6 (1), 1-12.
  24. Sumbullah, U. (2008). Gender dan Demokrasi. Ma-lang: Averoes Press Bekerjasama Dengan Pro-gram Sekolah Demokrasi PlaCID’s.
  25. Sundari, E. K, M. Rostanty, H. Satriyo, M. Rukmini,L. Purba, Maryati, Fitria, D. Mentari, S. Dewi.R & Y. Hendra. (2008). Modul PelatihanAdvokasi Penganggaran Berbasis KinerjaResponsif Gender. Edisi Revisi. Jakarta:PATTIRO.
  26. Sodani, P.R. & S.Sharma. (2008). Gender ResponsiveBudgeting. Journal of Health Management, 10(2), 227-240.
  27. Turan, H & Senturk, A. (2016). Local GovernmentBudgeting for Gender Equality. Procedia Eco-nomics and Finance, 38(2016), 224-231.
  28. Winengan. (2007). Pemberdayaan Ekonomi UmatIslam (Studi Kasus tentang Strategi Pember-dayaan Ekonomi Masyarakat Muslim PesisirMelase Kecamatan Batulayar Kabupaten Lom-bok Barat. Jurnal Penelitian Keislaman, 4(1),29-41.
  29. Yusnaini & Saftiani, Y. (2012). Akomodasi Kepen-tingan Perempuan Melalui Anggaran Berkea-dilan Gender. Akuntabilitas: Jurnal Penelitiandan Pengembangan, 6 (1), 40-53.
  30. Zainuddin. (2014). Responsifitas Perencanaan Angga-ran yang Berperspektif Gender dalam ProgramBeasiswa Santri Berprestasi KementrianAgama Republik Indonesia. Jurnal Kebijakandan Manajemen Publik, 2(1), 1-6.