Article Sidebar

Download
fulltext
Statistic
Read Counter : 156 Download : 125

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

This study aims to explore the form of transparency and accountability in budget performance in encouraging organizational performance improvement. Data obtained from key informants then presented with an interpretive approach. The result is budget performance can reach good university governance through the integration of SIPMonev and SIM RBA. The transparency aspect is fulfilled by publishing all reports to the public. While accountability is shown by fulfilling performance contract to Ministry of Research and Technology and standard of fees that set by Ministry of Finance.


Abstrak


Penelitian ini bertujuan menggali bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja anggaran dalam mendorong peningkatan kinerja organisasi. Data diperoleh dari informan kunci kemudian disajikan dengan pendekatan intrepretif. Ditemukan bahwa kinerja anggaran dapat mewujudkan good university governance melalui integrasi SIPMonev dan SIM RBA. Aspek transparansi terpenuhi dengan mempublikasi seluruh laporan kepada publik. Akuntabilitas diwujudkan dengan memenuhi kontrak kinerja dengan Kemenristek Dikti dan standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Keywords

Transparency Accountability Budget Performance Performance Contract SipMonev

Article Details

License

Copyright (c) 2023 Lussiana Lussiana, Titik Mildawati, Fidiana

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

  1. Mardiasmo. Pewujudan Transparansi dan Akuntabilitas Publik Melalui Akuntansi Sektor Publik: Suatu Sarana Good Governance. J Akunt Pemerintah 2006;2.
  2. Prianto AL. Good Governance dan Formasi Kebijakan Publik Neo-Liberal. Otoritas J Ilmu Pemerintah 2011;1. doi:10.26618/ojip.v1i1.11.
  3. Muhammad K. Mewujudkan Good Governance di Pemerintah Kota Malang Melalui Implementasi Undang-undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Publisia J Ilmu Adm Publik 2017;2. doi:10.26905/pjiap.v2i2.2021.
  4. Nahruddin Z. Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa Di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Otoritas J Ilmu Pemerintah 2014;4. doi:10.26618/ojip.v4i2.95.
  5. Dimas Rizky Gunawan. Penerapan Sistem E-Budgeting Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Keuangan Publik (Studi Pada Pemerintah Kota Surabaya). doi: 10.26740/jaj.v8n1.p72-102.
  6. Gayatri G, Latrini MY, Widhiyani NLS. Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan. J Ekon Kuantitatif Terap 2017.
  7. Jurnal Riset dan Aplikasi: Akuntansi dan Manajemen, Vol. 4, No. 1, September 2019, hlm. 1 – 10
  8. doi:10.24843/JEKT.2017.v10.i02.p07.
  9. Muljo HH, Kurniawati H, Pahala P. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran. Binus Bus Rev 2014;5:537. doi:10.21512/bbr.v5i2.1014.
  10. Andriani W, Rosita I, Ihsan H. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Politeknik Negeri Padang. J Akunt Manaj 2015;10:51–9. doi:https://doi.org/10.30630/jakmenpnp.10.2.54.
  11. Sofyani H, Akbar R. Hubungan Faktor Internal Institusi Dan Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) Di Pemerintah Daerah. J Akunt Dan Keuang Indones 2013;10:184–205. doi:10.21002/jaki.2013.10.
  12. Hendratmi H, Mulyadi J, Widiastuti T. Pengaruh Transparansi Dan Komitmen Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran. JIAFE (Jurnal Ilm Akunt Fak Ekon 2017;3:76–93. doi:10.34204/jiafe.v3i2.767.
  13. Gunawan I. Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik. Jakarta: Bumi Aksara; 2013.
  14. Suharsimi A. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: PT Rineka Cipta; 2006.
  15. Sabrudin D, Suhendra ES. No Title. J Nusant Apl Manaj BISNIS 2019;4:38. doi:10.29407/nusamba.v4i1.12848.
  16. Miles BM, Huberman M. Analisis Data Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo; 1992.
  17. Pratolo S. Perwujudan Keadilan Dan Kinerja Pemerintah Daerah: Sudut Pandang Aparatur Dan Masyarakat Di Era Otonomi Daerah. J Akunt Dan Investasi 2008;9:108–24.
  18. Juwita R. Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Publik pada Pemerintah Daerah Provinsi Banten. J Reviu Dan Akunt Keuang 2014;4:615–22.
  19. Setiyawan HE, Safri M. Analisis Pengaruh Akuntabilitas Publik , Transparansi Publik dan Pengawasan Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo. J Perspekt Pembiayaan Dan Pembang Drh 2016;12:1–4. doi:10.1108/IJPSM-08-2011-0105.
  20. Wicaksono KW. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. JKAP (Jurnal Kebijak Dan Adm Publik) 2015;19:17. doi:10.22146/jkap.7523.
  21. Kristian Widya Wicaksono. Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. J Teknodik 2018;20:3–15. doi:10.32550/teknodik.v20i2.236.
  22. Rasul S. Pengintegrasian sistem akuntabilitas kinerja dan anggaran dalam perspektif UU no. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara: problem dan solusi sistem penganggaran di Indonesia. Jakarta: Perum Percetakan Negara; 2003.
  23. Darwanis, Sephi Chairunnisa. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. J Telaah Ris Akunt 2013;6:150–74.