Main Article Content

Abstract

The aim of this study was to determine the practice of preparing regional financial statements and its obstacles. This study employed a qualitative design. The analysis method used was data triangulation by reducing, presenting, and verifying data. The results of the study showed that BPKA prepared financial statements according to PP 71/2010 using SIMDA in its preparation. In practice, the preparation of financial statements encountered obstacles by human resources namely confusion in recording transaction due the policy changes. Moreover, the delay of data submitted by all agencies in the goverment of Pasuruan caused the information submitted by regional financial statements of Pasuruan was not reliable.


Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dan kendala yang dialami dalam penyusunan laporan keuangan daerah. Jenis analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Metode yang digunakan adalah triangulasi data dengan cara mereduksi data, menyajikan data, kemudian memverifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKA telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan PP 71/2010 dengan menggunakan SIMDA dalam penyusunannya. Pada praktiknya, penyusunan laporan keuangan ditemui kendala yang dihadapi SDM seperti kebingungan dalam pencatatan transaksi akibat perubahan kebijakan. Selain itu, keterlambatan data yang disampaikan oleh seluruh instansi pada pemerintahan kota Pasuruan menyebabkan informasi yang disampaikan laporan keuangan daerah kota Pasuruan tidak handal.

Keywords

Government Accounting Regional Financial Statements Information Systems

Article Details

References

  1. Andhayani A. Dilema Akrualisasi Akuntansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah. J Akunt Multiparadigma 2017:291–307. doi:10.18202/jamal.2017.08.7055.
  2. Ferryono B, Sutaryo S. Manfaat Akuntansi Basis Akrual dan Akuntansi Basis Kas Menuju Akrual dalam Pengambilan Keputusan Internal Pemerintah Daerah. J Din Akunt Dan Bisnis 2017;4:143–58. doi:10.24815/jdab.v4i2.6797.
  3. Syarienda Y, Basri H, Fahlevi H. Problematika Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Aceh Tengah. J Perspekt Ekon Darussalam 2019;4:56–68. doi:10.24815/jped.v4i1.10923.
  4. Yani A. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers; 2008.
  5. Albugis FF. Penerapan Sistem Akuntasni Keuangan Daerah dalam Mewujudkan Transparansi Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. J EMBA 2016;784:78–89.
  6. Saputra MY, Arisman A. Analisis Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan. STMIK GI MDP 2013:1–7.
  7. Diana F, Nurmiati, Hadiwijaya N. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kepulauan Selayar. J Protek 2018;05:31–6.
  8. Dewi PAR, Putu N, Harta S. Pengaruh Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) pada Kualitas Laporan Keuangan. EJurnal Akunt Univ Udayana 2014;8:442–57.
  9. Rafid RZ. Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintahan dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Bone). Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016. doi:10.5151/cidi2017-060.
  10. Permadi AD. Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Widyatama, 2013.
  11. Tawaqal I. Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Pemerintah Kota Banda Aceh. J Ilm MhsEkon Akunt 2017;2:1.
  12. Zetra. Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah. Universitas Gadjah Mada, 2009.