Article Sidebar

Download
fulltext
Statistic
Read Counter : 251 Download : 154

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

This research analyzes the effect of fixed asset administration on public accountability in the Regional Apparatus Organization of Palembang. This study analyzes the administration of fixed assets based on Permendagri Number 19 of 2016, including bookkeeping, inventory and reporting. Public accountability is assessed from the accountability of policies, programs, processes, honesty and law. Hypothesis testing was done by multiple linear analysis models Research results are the inventory and reporting has a positive and significant influence while bookkeeping does not affect public accountability, and simultaneously has a significant effect.


Abstrak


Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh penatausahaan asset tetap terhadap akuntabilitas publik pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang. Penelitian ini menganalisis penatausahaan asset tetap, meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan. Akuntabilitas publik dikaji dari akuntabilitas kebijakan, program, proses, serta kejujuran dan hukum Pengujian hipotesis dilakukan dengan model analisis linear berganda. Penelitian menghasilkan inventarisasi dan pelaporan berpengaruh, tetapi pembukuan tidak berpengaruh, terhadap akuntabilitas publik pemerintah Kota Palembang, dan secara bersama-sama mempengaruhi akuntabilitas publik.

Keywords

Assets nanagement Government Governance

Article Details

License

Copyright (c) 2023 Rita Martini, Dewanti Citra Arimbi, Kartika Rachma Sari

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

  1. R. Martini, R. Agustin, A. Fairuzdita and A. N. Murinda, "Pengelolaan keuangan berbasis aplikasi sistem keuangan daerah," Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, vol. 25, no. 2, pp. 69-74, 2019. doi; 10.24114/jpkm.v25i2.13916.
  2. R. Martini, N. Lianto, S. Hartati, Z. Zulkifli and E. Widyastuti, "Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Sembawa," Jurnal Akademi Akuntansi, vol. 2, no. 1, pp. 106-123, 2019. doi: 10.22219/jaa.v2i1.8364.
  3. Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, Jakarta: Erlangga, 2010.
  4. R. Martini, Z. Zulkifli, S. Hartati and R. Armaini, "Pembukuan dan Pelaporan Informasi Akuntansi Keuangan Berbasis PSAK 45: pada Panti Asuhan Al-Amanah," Aptekmas, vol. 2, no. 1, pp. 15-22, 2018. doi:
  5. 36257/apts.v1i2.1205 Martini, Arimbi dan Sari. Peran Penatausahaan Aset Tetap… 228
  6. Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Jakarta, 2016.
  7. Klikanggaran. (2018, April 27). Tim Berita. Retrieved from https://klikanggaran.com/anggaran/wal
  8. ikota-palembang-ke-mana-milyaranaset- tidak-diketahuikeberadaannya. html
  9. Permata, Efen. (2018, September 14). Retrieved from https://www.detiksumsel.com/bpktemukan-
  10. -permasalahan-dipalembang
  11. J. Imbiri, "Pengaruh Inventarisasi, Pembukuan, Pelaporan Aset terhadap Akuntabilitas Publik Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten Waropen)," Jurnal Akuntansi, Audit & Aset, vol. 1, no. 2, pp. 34-62, 2018.
  12. Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: Andi, 2018.
  13. D. I. Priyatno, SPSS Panduan Mudah Olah Data bagi Mahasiswa & Umum, Yogyakarta: Andi, 2018.
  14. F. M. Simamora, "Pengaruh Penatausahaan dan Penertiban Barang Milik Daerah terhadap Barang Milik Daerah pada Pemerintah Kabupaten Langkat," 2011.
  15. I. W. Abas, "Pengaruh Pengelolaan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Aset Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo)," Jurnal Ekonomi dan Bisnis , vol. 1, no. 1, pp. 1-10, 2013.
  16. R. Martini, K. R. Sari and R. S. Wardhani, "Analisis Penerapan Good University Governance melalui Efektivitas Pengendalian Intern & Komitmen Organisasional," in Simposium Nasional Akuntansi 18, Medan, 2015.
  17. R. Martini, A. Resy and Z. Zaliah, "Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sumatera Selatan: dari kontribusi
  18. retribusi pasar," Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah, vol. 5, no. 1, pp. 58-71, 2019. doi: 10.31957/keuda.v4i2.870.
  19. A. Bokingo, "Pengaruh Sumber Daya Manusia, Penatausahaan, Pengawasan Barang Milik Daerah terhadap Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi pada SKPD Pemerintah Kabupaten Boul)," Jurnal Katalogis, vol. 5, no. 12, pp. 43-54, 2017.
  20. Choiruddin, Zulkifli, R. Martini, and H. Winarko, "Penatausahaan Barang Milik Daerah untuk Pengamanan Barang Milik Daerah," Jurnal Riset Terapan Akuntansi, vol. 3, no. 1, pp. 1- 10, 2019.
  21. S. Febrianti, "Analisis Pengaruh Penatausahaan Aset Tetap terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Kubu Raya," Jurnal Ekonomi Manajemen, vol. 10, no. 1, pp. 151- 171, 2016.
  22. S. Hartati, R. Martini, and H. Winarko, "Manajemen Aset bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang," Jurnal Riset Terapan Akuntansi, vol. 3, no. 1, pp. 40-51, 2019.