Main Article Content

Abstract

Abstract


 


 This reseach aims to understand campaign fund reports phenomena on the elections simultaneously at 2015 in Sidoarjo regency. This study use institutional isomorphism. The results show that the institutionalization process Campaign Fund Reports on the elections simultaneously in 2015 starting from the pressure in the institutional environment surrounding the political party or the campaign team. The first pressure of the people represented by NGOs and activists who want the elections concerned the transparency and accountability of the campaign, then the second pressure from the Commission and the third Sidoarjo regency of Sidoarjo District Election Supervisory Committee.


 


Abstrak


Penelitian ini bertujuan memahami fenomena laporan dana kampanye pada pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan isomorfisme institusional untuk memahami fenomena tersebut. Hasil menunjukkan bahwa proses institusionalisasi laporan dana kampanye dimulai dari adanya tekanan di lingkungan institusional yang mengitari partai politik atau tim sukses. Tekanan pertama dari masyarakat yang diwakili oleh LSM dan aktifis peduli pemilu yang menginginkan adanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kampanye, selanjutnya tekanan kedua dari KPU Kabupaten Sidoarjo dan yang ketiga dari Panwaslu Kabupaten Sidoarjo.

Keywords

Institutional Theory Isomorphism Panwaslu

Article Details

References

  1. DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2000). The iron cage revisited-Institutional isomorphism and collective rationality in organization¬al fields.American Sociological Associa¬tion vol 48: 147-160.
  2. Fennell, M. L. (1980). The effects of environ¬mental characteristics on the structure of hospital clusters. Administrative Science Quarterly, 485-510.
  3. IDEA, I. (2004). Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu: In¬ternational IDEA :Jakarta.
  4. Steinberg, A. (1981). Kampanye Politik Dalam Praktek: PT. Intermasa: Jakarta.
  5. DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (2000). The iron cage revisited-Institutional isomorphism and collective rationality in organization¬al fields .The American Sociological As¬sociation vol 48, pg 147-160, 1983
  6. Gray III, L. P., & Gray, E. (2008). In Nixon’s web: A year in the crosshairs of Watergate. Macmillan.
  7. IDEA, I. (2004). Standar-standar Internasional Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu: Ja¬karta: International IDEA.
  8. Steinberg, A. (1981). Kampanye Politik Dalam Praktek: PT. Intermasa: Jakarta.
  9. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) No¬mor 8 Tahun 2015 tentang Dana Kam¬panye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupa¬ti, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
  11. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Peng¬ganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bu¬pati, dan Walikota Menjadi Undang-un¬dang.
  12. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang.