Article Sidebar

Download
PDF
Statistic
Read Counter : 132 Download : 85

Downloads

Download data is not yet available.

Main Article Content

Abstract

The aims of this study are to test the effect of financial statement presentation, accessibility of financial statements, and government internal control system to the transparency and accountability in local government financial management. The population of the research is local government work unit in Lamongan Regency collected through survey questionnaires. The samples of this research are 128 respondents which choosen based on purposive sampling criteria. Analysis methods applied in hypothesis testing is multiple regression analysis by using f-test and t-test. The results show that the financial statement presentation and government internal control system do not affect the transparency. Further, accessibility financial statement affects the transparency and financial statement presentation; however, accessibility financial statement does not affect the accountability in local financial management. Moreover, government internal control system affects the accountability in financial management.


Abstrak


Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan, aksesibilitas laporan keuangan, dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Populasi penelitian adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Lamongan dengan metode pengu-pulan data survey melalui penyebaran kuesioner. Jumlah sampel adalah 128 responden yang diambil berdasarkan purposive sampling. Metode analisis data adalah regresi berganda. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal pemerintah tidak berpengaruh tehadap transparansi. Selanjutnya, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan penyajian laporan keuangan; namun aksesibilitas laporan keuangan tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Keywords

Financial Statement Presentation Accessibility Government internal control system Transparancy Accountability

Article Details

License
Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

References

  1. Aidil. (2010). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemampuan
  2. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
  3. Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah
  4. Kota Tebing Tinggi). Tesis. Universitas
  5. Sumatra Utara Medan.
  6. Aliyah, S. dan A. Nahar. (2012). Pengaruh Penyajian
  7. Laporan Keuangan terhadap Transparansi dan
  8. Akuntabilitas Pegelolaan Keuangan Daerah.
  9. Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 8, hlm.
  10. -150. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Nahdlatul
  11. Ulama Jepara.
  12. Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:
  13. Salemba Empat.
  14. Ghozali, Imam. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate
  15. dengan Program IBM SPSS 21, Edisi 7. Semarang:
  16. Universitas Diponegoro.
  17. Hartadi, Bambang. (1999). Sistem Pengendalian Intern.
  18. Yogyakarta: BPFE.
  19. Mahsun, M., F. Sulistiyowati, dan H. A. Purwanugraha.
  20. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:
  21. BPFE.
  22. Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta:
  23. ANDI.
  24. Mustofa, A. I. (2012). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas
  25. Laporam Keuangan terhadap Akuntabilitas
  26. Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang.
  27. ISSN 2252-6765. Skripsi. Universitas
  28. Negeri Semarang.
  29. Mulyana, B. (2006). Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah
  30. terhadap Transparansi dan Akuntabilitas
  31. Pengelolaan Keuangan Daerah. Jurnal Akuntansi
  32. Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, hlm. 65-78.
  33. Universitas Gajah Mada.
  34. Nordiawan, D. (2006). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta:
  35. Salemba Empat.
  36. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56
  37. Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
  38. Daerah.
  39. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60
  40. Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal
  41. Pemerintah (SPIP).
  42. Sande, P. (2013). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan
  43. dan Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap
  44. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
  45. Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi
  46. Sumatra Barat). Skripsi. Fakultas Ekonomi
  47. Universitas Negeri Padang.
  48. Sari, D. (2012). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern
  49. terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah
  50. Daerah. Bandung, Skripsi. Fakultas
  51. Ekonomi Universitas Widyatama Bandung.
  52. Shende, S. dan T. Bennet. (2004). Concept Paper 2:
  53. Transparency and Accountability in Public Financial
  54. Administration. UNDESA.
  55. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
  56. Keuangan antara Pemerintah Pusat
  57. dan Pemerintahan Daerah.
  58. Zalni, F. (2013). Pengaruh Komitmen Karyawan dan
  59. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
  60. (SPIP) terhadap Pengelolaan Keuangan
  61. Daerah. Skripsi. Bidang Studi Akuntansi Fakultas
  62. Ekonomi Universitas Negeri Padang.
  63. www.lamongan.go.id, Diakses pada tanggal 10 November
  64. www.antarajatim.com, Diakses pada tanggal 18 Juni
  65. keuda.kemendagri.go.id/transparansikeuangan/nasiona
  66. l16, Diakses16 juni 2014.