Article Sidebar
Main Article Content
Abstract
Kemacetan pada simpang Legundi Kabupaten Gresik, cenderung disebabkan oleh volume lalu lintas yang padat. Skripsi ini bertujuan untuk menilai kelayakan kinerja simpang. Serta memberikan alternatif penambahan lajur jalan, fly over, dan menghitung perkiraan biaya yang diperlukan. Data-data yang diperlukan untuk mengetahui kondisi eksisting pada studi ini adalah data primer yang meliputi data lalu lintas, data geometrik dan data hambatan samping. Hasil penilaian menunjukan derajat kejenuhan sebesar 1,161 pada jam puncak, sehingga tingkat pelayanannya pun rendah, dengan nilai indeks F hasil penilaian ini, kemudian dijadikan dasar pemberian alternatif yang dapat meningkatkan kinerja simpang. Perhitungan biaya menggunakan HSPK Kabupaten Gresik dan data lalu lintas dari hasil pengamatan. Dari hasil analisa, alternatif yang diberikan adalah menambah lajur dan jalan layang sehingga mengurangi derajat kejenuhan menjadi 0.563 pada jam puncak, Jadi pembangunan jalan layang tersebut layak, ditinjau dari kinerja lalu lintas.
Keywords
Article Details
References
- Direktorat Jendral Bina Marga, (1997), Manual kapasitas jalan Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
- Khisty, C Jotin dan B. Kent Lall, 2003. Dasar – Dasar Rekayasa Transportasi, Erlangga, Jakarta
- Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
- Republik Indonesia. Undang – Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.Jakarta [5] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2019 tentang “PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN.
References
Direktorat Jendral Bina Marga, (1997), Manual kapasitas jalan Indonesia, Departemen Pekerjaan Umum, Jakarta
Khisty, C Jotin dan B. Kent Lall, 2003. Dasar – Dasar Rekayasa Transportasi, Erlangga, Jakarta
Republik Indonesia. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Jakarta
Republik Indonesia. Undang – Undang nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.Jakarta [5] Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 96 Tahun 2015 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2019 tentang “PERSYARATAN TEKNIS JALAN DAN KRITERIA PERENCANAAN TEKNIS JALAN.