Main Article Content
Abstract
Daerah Irigasi Sumengko merupakan daerah irigasi yang terletak di Kecamatan Duduksampeyan Kabupaten Gresik dengan
luas lahan 483,45 ha. Dalam memenuhi ketahanan pangan nasional Daerah Irigasi Sumengko belum dapat memenuhi
produktivitas tanamnya dikarenakan kebutuhan air irigasi tidak dapat terpenuhi. Berdasarkan hasil survei beberapa prasarana
pada Irigasi Sumengko tidak dapat beroperasi dengan baik, hal itu menyebabkan tidak penampungan air saat musim kemarau
tiba dan mempengaruhi produksi petani. Maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap kinerja jaringan irigasi tersebut.
Penilaian dimulai dengan melakukan inventarisasi kondisi prasarana fisik, sarana penunjang, produktivitas tanam, organisasi,
dokumentasi dan kelembagaan agar dapat diketahui tingkat kinerjanya. Berdasarkan hasil analisis diperoleh kebutuhan debit air
terbesar dengan pola tanam padi-palawija-bero pada jaringan Irigasi Sumengko sebesar 0,960 m3/dt. Penilaian kinerja irigasi
mendapatkan hasil bahwa daerah Irigasi Sumengko memiliki nilai indeks kerja sebesar 19,5%. Nilai ini berada dibawah standar
nilai indeks kinerja 55%, maka perlu dilakukan rehabilitasi total, pengaktifan kembali lembaga organisasi P3A dan peningkatan
ketersediaan sarana dan prasaranan operasi serta pemeliharaan. Rehabilitasi saluran diperlukan pada semua pintu air dan
beberapa saluran irigasi yang rusak tanpa mengubah dimensi. Saluran irigasi yang rusak terdapat pada saluran Intake Kiri hingga
SM Ki. 3 dan saluran SM Ka. 1 hingga SM. Ka. 3. Rehabilitasi bangunan fisik pada jaringan Irigasi Sumengko berkisar sebesar
±70% dari keseluruhan jaringan, membutuhkan anggaran rehabilitasi sebesar Rp 8.542.491.500,-
Keywords
Article Details
References
- Aprilina, Yunita dan Karo-Karo, M. Faisal. Evaluasi
- Kinerja Sistem Jaringan Irigasi Daerah Irigasi
- Bertais. Jurnal Avesina. 13 (2). 17-28.
- Hardihardjaja, dkk. 1997. Irigasi dan Bangunan Air.
- Jakarta: Universitas Gundarma
- Hansen, dkk. 1992. Dasar-Dasar dan Praktek Irigasi.
- Jakarta: Erlangga.
- Mawardi dan Memed. 2010. Desain Hidraulik
- Bendung Tetap Untuk Irigasi Teknis. Bandung:
- Alfabeta.
- Mukomoko. 1994. Dasar Penyusunan Anggaran
- Biaya Bangunan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Noerhayati dan Suprapto. 2018. Perencanaan
- Jaringan Irigasi Saluran Terbuka. Malang: CV. Cita
- Intrans Selaras.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Rakyat No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 2015, Jakarta:
- Kementrian Pekerjaan Umum
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
- Rakyat No 28/PRT/M/2018 tentang Pedoman Analisis
- Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum,
- , Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum
- Standar Perencanaan Irigasi. 2013. KP-01 Kriteria
- Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi. Departemen
- Pekerjaan Umum.
- Standar Perencanaan Irigasi. 2013. KP-03 Kriteria
- Perencanaan Bagian Saluran. Departemen Pekerjaan
- Umum.
References
Aprilina, Yunita dan Karo-Karo, M. Faisal. Evaluasi
Kinerja Sistem Jaringan Irigasi Daerah Irigasi
Bertais. Jurnal Avesina. 13 (2). 17-28.
Hardihardjaja, dkk. 1997. Irigasi dan Bangunan Air.
Jakarta: Universitas Gundarma
Hansen, dkk. 1992. Dasar-Dasar dan Praktek Irigasi.
Jakarta: Erlangga.
Mawardi dan Memed. 2010. Desain Hidraulik
Bendung Tetap Untuk Irigasi Teknis. Bandung:
Alfabeta.
Mukomoko. 1994. Dasar Penyusunan Anggaran
Biaya Bangunan. Jakarta: Gaya Media Pratama.
Noerhayati dan Suprapto. 2018. Perencanaan
Jaringan Irigasi Saluran Terbuka. Malang: CV. Cita
Intrans Selaras.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat No 12/PRT/M/2015 tentang Eksploitasi dan
Pemeliharaan Jaringan Irigasi. 2015, Jakarta:
Kementrian Pekerjaan Umum
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat No 28/PRT/M/2018 tentang Pedoman Analisis
Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum,
, Jakarta: Kementrian Pekerjaan Umum
Standar Perencanaan Irigasi. 2013. KP-01 Kriteria
Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi. Departemen
Pekerjaan Umum.
Standar Perencanaan Irigasi. 2013. KP-03 Kriteria
Perencanaan Bagian Saluran. Departemen Pekerjaan
Umum.